DETIK TV SUMSEL | MURATARA - Dari informasi yang didapatkan bahwa Desa Pangkalan melakukan perubahan RKPDes dan perubahan RAPBDes yang diduga direkayasa.
Fakta dari bukti-bukti yang didapatkan bahwa perubahan RKPDes dan RAPBDes sudah ditetapkan Kepala Desa Pangkalan pada bulan Oktober, namun yang menjadi salah satu permasalahan adalah musyawarah desa atas perubahan RKPDes dan perubahan RAPBDes tersebut, baru dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Camat Rawas Ulu, dan Kasi PMD.
Hal ini disimpulkan bahwa musyawarah desa yang dilaksanakan, cuma sekedar formalitas saja dan terindikasi memanipulatif dokumen RKPDes dan RAPBDes perubahan seolah-seolah telah terjadi pada bulan Oktober.
Mengenai hal ini, berdasarkan hasil penelusuran kami yang menjadi Pertayaan iyalah, mengapa Pemerintah Desa Pangkalan melakukan perubahan RKPDes dan Perubahan RAPBDes yang mana penganggaran pada anggaran perubahan diduga dibuat untuk menghabiskan Dana PAD Desa, yang bersumber dari Plasma Desa sebesar lima ratus dua puluh dua juta rupiah ( Rp522. 000.000.00)
Padahal yang sebelumnya, ternyata Kepala Desa Pangkalan pernah terjerat hukum dari dana yang sama berupa, plasma desa lebih kurang sebesar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah ( Rp279. 000.000.00) dan telah menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan kurungan penjara.
Berdasarkan informasi yang kami didapatkan, uang sebesar dua ratus tuju puluh sembilan juta rupiah (Rp 279.000.000.00) tersebut pernah dibahas dalam proses pengadilan terdakwa Sdr. Adm sebagai Kepala Desa Pangkalan, bahwa uang tersebut telah dikembalikan ke desa yang disaksikan oleh Anggota BPD Pangkalan oleh anak Kepala Desa, namun berdasarkan keterangan masyarakat Desa Pangkalan bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut raib entah kemana.
Dari informasi-informasi tersebut di atas, kuat dugaan kami bahwa Kepala Desa yang pernah terjerat hukum tersebut akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan melakukan perubahan RKPDes dan Perubahan RAPBDes yang diduga direkayasa.
Terdapat potensi terjadi lagi kerugian keuangan desa karena penganggaran hanya untuk menambah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta di tambahan lagi penghasilan lainnya yang bertentangan dengan hasil musyawarah Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang mana tidak ada pembahasan bahwa plasma desa digunakan untuk penambahan penghasilan Kepala Desa dan perangkatnya.
Selain itu, terdapat juga penganggaran dalam RAPBDes perubahan yang akan dikemudian hari akan ditetapkan menjadi APBDes perubahan 2023, berupa rehab berat sekolah madrasah dengan menyerap anggaran lebih kurang dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp 250.000.000.00)
Hal ini akan menjadi masalah, karena pembangunan fisik tersebut akan disulap dalam waktu yang sangat singkat tidak sampai 1 bulan, pada bulan Desember 2023, karena informasinya Kepala Desa ini akan segera berakhir masa jabatannya.
Dari data dan informasi di atas, banyak prosedur peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dalam pelaksanaan perubahan RKPDes dan perubahan APBDes, yang mana harusnya ketika pelaksanaan musyawarah desa yang dilakukan pada tanggal 04 Desember 2023, yang berarti bahwa perubahan RKPDes dan APBDes harusnya pun ditetapkan pada waktu setelahnya musyawarah.
Diduga Modusnya, untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 32 bahwa perubahan APBDes ditetapkan paling lambat bulan Oktober maka APBDes tersebut seolah-olah telah dimusyawarahkan dan ditetapkan pada bulan Oktober 2023.
Selain itu, terkait dengan Permendagri 114 Tahun 2014 pasal 49 bahwa terdapat 2 syarat untuk dilakukannya perubahan RKPDes berupa adanya peristiwa khusus berupa bencana alam dan lain sebagainya, serta adanya perintah dari pemerintah pusat maupun daerah. Nyatanya dari Perubahan RKPDes diduga hanya untuk menganggarkan menghabiskan dana Plasma desa tanpa ada peristiwa khusus dan lain sebagainya
Saat di konfirmasi kepada Camat Rawas Ulu, M Yusnadi mengatakan, ia membenarkan ada perihal tersebut, namun menurutnya itu suda sesuai aturan yang ada.
M Yusnadi juga mengataka, bahwa RKPDes itu ada Perbub nya dan hal itu menurut camat sudah ada musyawarah mufakat di desa. (7/12/23) Kamis siang.
"Itu benar adanya, itu suda sesuai aturan, dan itu ada peraturan Perbub nya untuk RKPDes dan
Perubahan RAPBDes, pihak desa juga suda melakukan musyawarah, agar berimbang silahkan di konfirmasi dengan Kepala Desa Pangkalan, "Ujar Camat Rawas Ulu saat di konfirmasi awak media. (Tim)