DETIK TV SUMSEL | Jambi - Upaya penyelesaian konflik sengketa lahan antara masyarakat 9 Desa dengan PT.Dasa Anugerah Sejati (PT.DAS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akhirnya telah sampai pada titik terang penyelesaian, yaitu dengan pembiayaan bantuan usaha produktif kepada masyarakat, yang telah disepakati bersama-sama.
Wiranto B Manalu, Tim Pendamping Masyarakat 9 Desa dan Juga Mantan Ketua GMNI Jambi ini mengatakan, bahwa finalisasi penyelesaian ini adalah bukti kerja keras dan aksi nyata dari Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat M.Ag. Setelah konflik ini diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun akhirnya bisa selesai di tangan Bupati Tanjung Jabung Barat yang menjabat saat ini.
Atas penyelesaian konflik lahan 9 Desa dengan PT.DAS, masyarakat sangat berterimakasih kepada bapak Bupati dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga masyarakat 8 Desa dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ulu dapat membangun usaha produktif yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peruntukannnya.
Namun sangat disayangkan adanya kelompok masyarakat yang melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat M.Ag. dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas penyelesaian konflik 9 Desa yang sudah mereka ikhtiarkan selama bertahun-tahun. Ini ibarat pepatah air susu dibalas air tuba.
Bagi kami selaku pendamping, laporan itu adalah laporan yang keji dan tidak berdasar karena kami sangat mengikuti tahap demi tahap penyelesaian konflik lahan ini, dan bapak Bupati Tanjung Jabung Barat tidak pernah mengintervensi ataupun memaksa masyarakat untuk menerima kesepakatan dari pihak perusahaan PT.DAS melainkan Bupati hanya memfasilitasi penyelesaian dan bupati sangat terbuka tentang pengambilan kesepakatan.
“Yang jelas penyelesaian ini adalah kesepakatan masyarakat 9 Desa, bukan paksaan dari pihak manapun. Saya selaku pendamping siap bersama Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menghadapi laporan tersebut, dan sejak kapan pula Pejabat publik yang benar-benar bekerja untuk rakyat malah di laporkan melakukan kejahatan, jelas ini adalah tuduhan keji dan tidak berdasar”, pungkas Wiranto.